Thursday, 4 April 2013

Santet Masuk KUHP


Menkum HAM Bersikukuh Santet Masuk KUHP
Masuknya pasal tentang Santet
dala
m revisi KUHP terus bermunculan pro_kontra. Menurut Menkum HAM Amir Syamsuddin, perdebatan terus terjadi karena ada pihak-pihak yang tidak memahami bahwa pasal santet tersebut merupakan delik formal, artinya tidak perlu dibuktikan akaibat perbuatan orang terkait. “Itu (pasal santet)kan delik formal.Namun selama ini yang sayalihat berkembang di masyarakat, diskusinya seakan-akan itu mendiskusikan suatu delik materil. Bagaimana betapa rumit membuktikan. Bukan itu ini kan lebih kepada delik formil manakala ada orang menjanjikan kesanggupan jasa untuk menyantet orang” kata Amir di komplek Istana Keperesidenan kemarin(3/4).
Amir menekankan, pasal tersebut akan dikenakan pada pihak yang memberikan jasa santet tersebut. Sebab yang bersangkutan berjanji melakukan jasa yang berniat mencelakakan orang lain. “karena menjanjikan suatu jasa untuk mencelakakan orang, ya katakanlah itu tipu muslihat, penipuan atau adanya niat jasa satu dua orang untuk mencelakakan orang lain” ujarnya.
Menurut Amir, pasal santet secara logis bisa diterapkan dengan juan melindungi masyarakat. “ini lebih kepada melindungi masyarat. Dari janji-janji yang tidak rasional, itu lebih mengarah pada tipu kuslihat. Dan ini juga untuk mencegah kejadian yang terjadi dimana-mana.Orang dicurigai saja, penyantet sudah dibakar rumahnya, dikeroyok, nah itu kan harus di cegah juga.” Imbuh dia.
Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukun penuh masuknya pasal santet dalam KUHP. Koordinator ketua MUI KH Ma’ruf Amin mengatakan, penyantet memang harus dipidana. “Nah, kami setuju kalau itu masuk di pidana. Kami terus terang tidak punya info untuk bagaimana itu memidanakannya. Saol bukti pidana, kami minta pendapat ke ahli-ahli hukum pidana,” papar Ma’ruf di komplek Istana Keperesidenan kemarin.
Ma’ruf mengungkapkan, dalam A-qur’an disebutkan bahwa santet tersebut adalah sihir. Sihir tidak berbeda dengan perdukunan, karena itu sihir, santet, maupun perdukunan diharmkan dalam islam. “Sihir itu tidak baik, itu harus dihilangkan. Kalau soal menyangkut perdukunan, itu memang dari dulu diharamkan. Kami sudah mengeluarkan farwa haram sal perdukunan ini. Kami harapkan ahli hum pidana bisa mencari model pembuktianna.”
Sementara itu, dengan dalih pembahasan revisi KUHAP dan KUHP, para anggota Komisi Hukum dan HAM DPR bakal segera bertolak ke empat negara di Eropa. Mereka sudah siap-siap akan melakukan kunjungan kerja ke Rusia, Prancis, Belanda, dan Inggs pada 14-19 April 2013.
Anggota Komisi III Nudirman Munir mereson munculnya kritik atas rencana kunker tersebut. Menurut dia, kunker itu benar-benardilandasi tujuan untuk merampungkan revisi KUHAP dan KUHP. “ Kalau kita bertanggung jawab ke masyarakat. Saya enggak mau terlalu merisaukan (kritik)’katanya. Nurdin menilai kunker penting untuk membuka cakrawala para anggota DPR yang nanti terlibat dalam pembahasan revisi KUHAP dan KUHP. (kutip Radar Lombok)

0 comments:

Post a Comment

Berkomentarlah dengan bahasa yang sopan dan bersifat membangun