Tuesday, 2 June 2015

Menimbang Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dicanangkan oleh pemerintah pusat dilaksanakan secara serentak sungguh merupakan geberakan yang luar sangat luar biasa oleh pemerintahan yang dipimpin Jokowi-JK saat ini. Namun yang menjadi pertanyaan sekarang sudahkah pemerintah pusat mempertimbangkan secara mantang output yang akan timbul dibelakang hari seselah pelaksanaan pilkada dilaksanakan.
Nah inilah yang menjadi pertimbangan penilis. Coba kita perhatikan pelaksanaan pilkada merupakan pemilihan putra terbaik disuatu daeruh untuk memimpin disuatu daerahnya. Dalam pelasanaan pilkada yang sudah berlalu banyak sekali yang timbul permasalah setelah berlangsungnya pilkada, baik itu bentrokan antar pendukung kesenjangan yang ditimbulkan oleh pemimpin antara yang mendukung dengan yang tidak mendukung dan banyak lagi yang lainnya.
Pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dahulu tidak serentak saja sudah membuat aparat keamanan dan penegak hukum dalam tanda kutip TNI dan polri dan MK menjadi kelepotan. Dari pihak TNI dan Polri bilamana terjadi komplik akibat dari pilkada disuatu daerah dalam satu provinsi saja TNI dan Polri dikabupaten akan meminta bantuan prsonil ke Polda atau ke polres dikabupaten lain, dan masalah setelah pilkada muncul di Mahkamah Konstitusi (MK) satu masalah saja di MK samatu memakan waktu berbulan-bulan.
Mari kita tinjau satu persatu.
POLRI dan TNI_Dalam pelaksanaan pilkada  tidak terlepas dari permasalahan berupa komflik antar pendukung baik itu sejak dilakukannya kampanye sampai berakhirnya pemungutan suara rwntan terjadinya bentrok antar pendukung. Disini peran aparat keamanan sangat penting dan membutuhkan personil yang banyak dan tidak terlepas dari biaya.
Dulu pilkada tidak serentak saja sudah merepotkan bagaimana bila terjadi serentak seperti yang dicanangkan pemerintah pusat, bisa saja terjadi peristiwa besar yang menyebabkan terjadinya keadaan darurat di negara tercnta ini. Mudah tidak terjadi seperti itu.
Mahkamah Konstitusi_Dimana lembaga ini berfungsi sebagai pemutus pertama dan terakhir sengketa pemilu dan pilkada. Dalam satu maslah kepala daerah saja seperti yang saya langsir diatas bisa memakan waktu bulanan. Nah saya berpikir bila terjadi serentah sampai 200 kepala daerah akan melaksanakan pilkada serentak dan pasangan yang kalah semua menggugat dan 1 kasus 1 bulan dan sidang 1 hari 1 kasus, anda bisa bayangkan sendiri jika semua calon kepala daerah yang kalah mengajukan keberatannya berapa waktu yang akan dibutuhkan, akan banyak terjadi kekosongan kekuasaan (vacum of fower) di daerah. Tapi tetap ini adalah banyangan dikepala penulis saja Mudahan tidak terjadi.
Pendanaan Pilkada_Banyak yang kita baca dan dengar baik dimedia elektronik dan cetak di banyak daerah dana pilkada belum turun, dana pilkada belum diketok DPRD, dana Panwaslu belum ada sama sekali, belum tanda tangan mou, belum ini itu lah. semua belum beres. Serpertinya pemerintah pusat cari sensasi bisa mencanangkan tapi masalah finansial belum dipikirkan.
Mudah ini hanya sekedar ilusi penulis belaka tapi mudahan menjadi masukan masukan para petinggi bangsa ini untuk menjadikan negara tercinta INDONESIA ini menjadi yang lebih baik dimasa mendatang.

0 comments:

Post a Comment

Berkomentarlah dengan bahasa yang sopan dan bersifat membangun